Teman-teman yang biasa ngopi-ngopi, siap-siap aja nih. Kalau krisis iklim di Indonesia terus berlanjut, bisa aja kalian enggak bisa ngopi lagi sambil nikmatin senja. 

Sebab, proses tanam kopi kekinian yang kita minum sehari-hari ini sangat bergantung pada suhu dan curah hujan.

Emang sudah separah itukah krisis iklim di Indonesia?

BMKG menyebut krisis iklimlah penyebab anomali cuaca yang belakangan sering terjadi. Misalnya suhu di Surabaya pada Agustus 2021 mencapai 35,6 derajat Celsius. 

Kalau nggak bisa minum kopi lagi bukan bencana buatmu, krisis iklim juga berdampak pada bencana besar lainnya. Banjir bandang, banjir rob, dan angin puting beliung sekarang makin sering, besar, dan meluas. 

Kelangkaan bahan makan juga bisa terjadi kalau krisis iklim nggak segera ditangani. Banyak petani di daerah lumbung beras seperti Indramayu dan Karawang yang mengeluh karena gagal panen.

Sejauh ini, Pemerintah Indonesia memang udah komitmen untuk mencegah krisis iklim makin parah. Salah satunya lewat rencana jangka panjang yang akan dilakukan Indonesia sampai 2050. 

Rencana jangka panjang ini disebut Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCRR). 

Emang apa sih isinya? 

Dokumen setebal 156 halaman ini berisi target dan cara Indonesia untuk mencapai nol emisi atau Net Zero Emission di 5 sektor dan 3 skenario. 

Ada skenario saat ini atau Current Policy Scenario (CPOS), Skenario Transisi atau Transition Scenario (TRNS) dan terakhir ada skenario yang paling ambisius dan sesuai dengan target dalam Perjanjian Paris atau yang biasa disebut Low Carbon Scenario Compatible with Paris Agreement target (LCCP).

Skenario ini dibuat untuk melihat target yang kita bisa capai dibanding dengan sumberdaya yang kita punya untuk mengimplementasikan rencana di 5 sektor utama. 

Apa aja tuh sektornya? 

Sektor itu adalah Kehutanan, Pertanian, Energi, Limbah dan IPPU (proses industri dan penggunaan produk). Dari 5 sektor itu, pemerintah Indonesia mengandalkan sektor kehutanan dengan fokus mengurangi deforestasi sampai dengan 6,8 Mha pada 2050. 

Bahkan nih, dengan mengembalikan fungsi hutan, Pemerintah Indonesia optimis sektor kehutanan akan berfungsi sebagai penyerapan karbon (carbon sink) di 2030. 

Ini yang bisa bikin Indonesia mencapai Net Zero di tahun 2060 atau malah lebih cepat! Waaahhh.. Seneng dengernya!

Tapi gimana dengan sektor lain ya?

Sektor yang menjadi fokus juga adalah sektor energi. Kalian tau nggak, kalau pemakaian batubara sebagai energi yang bikin kita makin banyak menghasilkan emisi yang memperburuk krisis iklim? 

Nah, sadly, Indonesia saat ini masih bergantung pada batubara untuk menghasilkan listrik. Makanya, di sektor energi, Indonesia akan mengganti bahan bakar fosil seperti batubara ke energi baru terbarukan. 

Rencana paling optimis di sektor ini yaitu pembangkit listrik dari energi baru terbarukan sebesar 45% di tahun 2050. Nggak cuma itu, meskipun masih pakai batubara sebesar 38%, Indonesia akan pakai Teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon sebesar 76% dari PLTU. 

Katanya, teknologi seperti itu mencegah jumlah emisi yang keluar dari PLTU. Penggunaan teknologi juga jadi salah satu cara untuk 2 sektor lainnya seperti sektor limbah dan sektor proses industri dan penggunaan produk, agar emisi yang dihasilkan bisa berkurang. 

Semua upaya pemerintah ini juga dimbangi sama upaya meningkatkan kemampuan kita dan meringankan dampak buruk dari krisis iklim. Karena krisis iklim udah mulai terjadi, gaes.. 

Tapi apa rencana dan target ini cukup ya untuk menyelematkan kita dari krisis iklim?
Kalau kata para ahli sih…

“Selain yang sudah direncanakan dalam dokumen ini, seharusnya terdapat kebijakan fiskal diterapkan dengan prinsip memungut pajak/pungutan atas produk/jasa perusahaan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup seperti PLTU yang membuat kualitas udara buruk dan merusak kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.”

Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D., Akademisi

“Rencana transisi energi yang seharusnya dapat lebih ambisius. Sebenarnya kita bisa mencapai hampir 100% energi terbarukan di 2050. Ini bisa dilakukan jika pemerintah lebih berani menghilangkan subsidi energi fossil fuel yang menghambat daya saing energi baru dan terbarukan. “ 

Tiza Mafira., Associate Director Climate Policy Initiative 

“Saya melihat upaya-upaya pemerintah khususnya KLHK dalam menjalankan NDC saja cukup serius. Apalagi jika melihat penurunan karbon dari sektor energi yang sudah 64 juta ton dari, sementara target sekitar 55 juta ton. Artinya, ini sesuatu yang bagus. Kemudian melihat target LTS-LCCR di bagian AFOLU 2030 itu juga sudah bagus, menunjukkan komitmen KLHK.”

Ir. Satya Widya Yudha, M.Sc., Anggota Dewan Energi Nasional Republik Indonesia

“LTS-LCCR dengan skenario yang paling ambisius belum selaras dengan tujuan Persetujuan Paris. Target penurunan emisi GRK Indonesia, 29%-41% dari BAU pada 2030 yang ditargetkan untuk diturunkan masih tidak memadai. Penurunan emisi dari BAU masih akan meningkatkan emisi GRK Indonesia cukup signifikan pada 2030, dan penurunan yang dijanjikan mendukung peningkatan temperatur di atas 2,7°C. Untuk selaras dengan target Persetujuan Paris, maka emisi GRK Indonesia harus berada di bawah 900 MtCO2e pada 2030, sementara pada skenario yang paling ambisius yaitu Low Carbon Scenario Compatible with Paris Agreement (LCCP) tingkat emisi GRK berada di 1380 Mt CO2e.” 

Fabby Tumiwa, Institute for Essential Services Reform (IESR)

Jadi, gimana menurut kamu? Apa target dan rencana ini cukup? Atau pemerintah perlu lebih ambisius lagi? Kalau kamu kepo dan pengen baca detail soal targetnya, tenang… kami udah rangkumkan untuk kamu di sini.